MataSMScom. LUWUK – Tiga pekerja, Kevin Jonatan, Christianto Palili, dan Yusril, secara resmi melayangkan surat somasi kepada PT Columbus Mega Bumi di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, pada Kamis (12/11/2026).
Somasi bernomor 05/SOMASI/KP/XI/2026 tersebut berkaitan dengan dugaan belum dipenuhinya sejumlah hak normatif pekerja selama menjalani masa kerja kurang lebih tujuh bulan di perusahaan tersebut.
Dalam surat somasi yang ditujukan kepada pimpinan PT Columbus Mega Bumi, ketiga pekerja menyampaikan bahwa selama bekerja mereka mengaku belum menerima Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tertulis.
Selain itu, mereka juga menyatakan belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama masa kerja berlangsung.
Para pekerja menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan mereka karena belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana mestinya.
Melalui somasi tersebut, Kevin Jonatan, Christianto Palili, dan Yusril memberikan waktu tujuh hari kerja sejak surat diterima kepada pihak perusahaan untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.
Adapun tiga poin utama yang diminta, yakni memberikan dan menandatangani perjanjian kerja yang sah, mendaftarkan ketiganya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan disertai penyelesaian kewajiban iuran selama tujuh bulan, serta membuka ruang dialog bipartit guna mencari penyelesaian secara musyawarah.
Dalam surat tersebut, ketiganya juga menegaskan bahwa apabila tidak terdapat itikad baik dari pihak perusahaan dalam batas waktu yang diberikan, mereka akan menempuh langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut di antaranya menyampaikan pengaduan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan serta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Luwuk.
Somasi ini diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian persoalan hubungan industrial melalui mekanisme dialog dan musyawarah, tanpa harus berlanjut ke proses hukum yang lebih jauh.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari pihak PT Columbus Mega Bumi terkait somasi tersebut. Pihak perusahaan tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi maupun penjelasan atas persoalan yang disampaikan para pekerja.
Prinsip perlindungan hak pekerja dan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan diharapkan menjadi perhatian seluruh pihak demi terciptanya hubungan industrial yang adil dan harmonis.
|
