MataSMScom. OGAN KOMERING ULU (OKU) – Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting perkebunan kelapa sawit yang nilai pendanaannya disebut mencapai Rp27 miliar.
Pengurus koperasi tersebut membeberkan sejumlah penjelasan terkait pelaksanaan program, mulai dari mekanisme pengajuan bantuan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), keterlibatan Dinas Pertanian, proses verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga mekanisme pengelolaan dana.
Yoga Ary Dhiskara, didampingi Ghozali Hamidi, pengurus KUD Minanga Ogan yang juga merupakan karyawan PT Perkebunan Minanga Ogan, menegaskan bahwa pelaksanaan program replanting telah mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Ia juga membantah tudingan adanya kongkalikong maupun penyerobotan lahan sebagaimana menjadi sorotan dalam pemberitaan sebelumnya.
“Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada aturan yang kami tabrak. Apalagi seperti yang disebut-sebut dalam pemberitaan adanya kongkalikong,” tegas Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026) petang.
Menurut Yoga, program PSR merupakan bantuan pemerintah yang memiliki mekanisme pengajuan dan persyaratan administratif. Karena itu, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui tahapan yang telah ditentukan.
Dua Jalur Resmi Pengajuan PSR
Yoga menjelaskan, program Peremajaan Sawit Rakyat yang didanai BPDPKS memiliki dua jalur pengajuan resmi, yakni Jalur Dinas dan Jalur Kemitraan.
Kedua skema tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sekaligus memastikan proses pengajuan hingga penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan.
Mekanisme tersebut, kata dia, mengacu pada regulasi Kementerian Pertanian, di antaranya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam skema bantuan PSR, pemerintah menetapkan dukungan pendanaan sebesar Rp60 juta per hektare, dengan batas maksimal empat hektare untuk setiap pekebun yang memenuhi persyaratan.
Dengan demikian, pengajuan bantuan harus memenuhi ketentuan administrasi dan teknis, termasuk proses verifikasi terhadap calon petani maupun calon lokasi yang diusulkan.
Pengurus KUD Minanga Ogan menilai, pelaksanaan program tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan besaran anggaran yang menjadi sorotan.
Mulai dari proses pengajuan, pemeriksaan dokumen, verifikasi CPCL, hingga mekanisme pencairan dan pengelolaan dana merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum bantuan dapat direalisasikan.
Pengurus koperasi pun menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
|
