Polres Bangkep Hadiri Rapat TPID Banggai Laut, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Digitalisasi
MataSMScom. BANGGAI LAUT – Kepolisian Resor Banggai Kepulauan (Polres Bangkep) menegaskan komitmennya dalam mendukung stabilitas ekonomi dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Hal ini diwujudkan melalui kehadiran Kabag Perencanaan Polres Bangkep, AKP Octavianus L. Kiwol, S.H., mewakili Kapolres Bangkep, dalam High Level Meeting yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Laut, Kamis (21/5/2026) pagi.
Rapat strategis ini membahas Peningkatan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Peningkatan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Agenda yang dimulai pukul 09.30 WITA di Jalan Jalur Dua STQ, Desa Lampa, Kecamatan Banggai tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, merata, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Banggai Laut.
Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, Saiful U. Usuri, S.E., M.Si., yang hadir mewakili Bupati. Turut hadir dalam forum tersebut Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut Patwan Kuba, S.H., M.H., Pabung Kab. Banggai Laut Mayor Inf. Abdul G. Anjarang, para pimpinan OPD, jajaran Camat se-Kabupaten Banggai Laut, serta tim dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Kabag Ren Polres Bangkep, AKP Octavianus L. Kiwol, S.H., menyampaikan bahwa pihak kepolisian sangat mendukung penuh langkah percepatan digitalisasi sistem transaksi ini. Menurutnya, penerapan elektronifikasi tidak hanya memodernisasi layanan, tetapi juga menjadi instrumen krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Dengan sistem digitalisasi, semua transaksi pemerintah daerah akan tercatat secara digital. Hal ini secara efektif memperkecil ruang bagi adanya risiko kebocoran dana, penyalahgunaan, maupun tindakan korupsi karena seluruh aliran dana menjadi lebih mudah diaudit dan dipantau secara real-time,” ujar AKP Octavianus L. Kiwol, S.H. setelah kegiatan.
Selain meningkatkan aspek pengawasan dan keamanan anggaran, sistem digital ini juga diyakini mampu memangkas birokrasi, sehingga layanan pemerintah dapat diakses masyarakat dari mana saja tanpa harus datang ke kantor pusat. Seluruh rangkaian rapat yang diisi dengan pemberian materi oleh Bank Indonesia dan pemaparan laporan hasil implementasi non-tunai oleh Dinas Pendapatan Daerah ini berakhir pada pukul 12.00 WITA dalam situasi yang aman dan kondusif.
|
