DPR RI Soroti Pengawasan Imigrasi di Morowali, Dorong Penguatan Sistem dan Integritas Layanan
MataSMScom. Morowali – Kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada 22–26 April 2026 menyoroti secara tajam efektivitas pengawasan keimigrasian di kawasan industri strategis nasional. Dalam agenda yang berfokus pada fungsi pengawasan, isu imigrasi menjadi perhatian utama seiring meningkatnya arus tenaga kerja asing (TKA) di kawasan industri berbasis hilirisasi nikel tersebut.
Rombongan Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Tim, Sugiat Santoso, tiba di Morowali dan langsung melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal, termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah. Dalam forum tersebut, DPR menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui sistem pengawasan keimigrasian yang kuat dan responsif terhadap dinamika investasi.
Dalam sambutannya, Ketua Tim menyampaikan bahwa tingginya aktivitas industri di Morowali berdampak langsung pada meningkatnya mobilitas orang asing. Kondisi ini menuntut pengawasan yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dan terintegrasi.
Fenomena ini diperkuat oleh temuan nasional yang mengamankan ratusan warga negara asing dengan pola pelanggaran serupa, mengindikasikan adanya celah dalam rantai pengawasan—mulai dari pintu masuk hingga distribusi tenaga kerja di kawasan industri.
Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi atas pembentukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali sebagai langkah strategis memperkuat kehadiran negara. Namun, DPR menegaskan bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari aspek kelembagaan semata.
“Efektivitas pelayanan publik, kecepatan pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum harus menjadi indikator utama,” tegas tim DPR dalam forum tersebut.
DPR juga mendorong agar Kantor Imigrasi Morowali membangun budaya kerja berintegritas tinggi, mengingat tingginya tekanan investasi yang berpotensi memunculkan praktik-praktik penyimpangan. Selain itu, penyusunan target kinerja yang terukur dan berbasis hasil dinilai krusial dalam memastikan pengawasan berjalan optimal.
Sebagai bagian dari kunjungan, Komisi XIII DPR RI bersama jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng melakukan peninjauan langsung ke kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Fokus pengawasan meliputi prosedur keimigrasian terhadap tenaga kerja asing, termasuk di area bandara khusus, terminal jetty, dan fasilitas industri lainnya.
Peninjauan ini menjadi penting mengingat adanya persepsi publik terkait keterbatasan akses negara di kawasan tersebut. Secara hukum, bandara di kawasan industri memang berstatus bandara khusus domestik non-komersial, namun tetap menyimpan potensi risiko penyimpangan yang memerlukan pengawasan ketat.
Kunjungan ini menegaskan bahwa penguatan imigrasi di Morowali tidak cukup hanya dengan penambahan unit kerja. DPR menilai perlu adanya reformasi sistemik, meliputi integrasi data antarinstansi, penguatan verifikasi izin, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan.
Tanpa langkah tersebut, keberadaan kantor imigrasi berpotensi menjadi simbolik dan belum mampu menjawab kompleksitas pelanggaran di kawasan industri berisiko tinggi.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah, Arief Hazairin Satoto, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan keimigrasian. Hal ini sejalan dengan arahan DPR agar imigrasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di tengah derasnya arus investasi global.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran imigrasi dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Morowali tetap berjalan selaras dengan kepatuhan hukum dan kedaulatan negara.
|
