Abaikan Hak Buruh dan Diduga Dibekingi Oknum DPRD, DPP-FMI Ancam Geruduk Kantor PT Sari Incofood Corporation di Medan

​MataSMScom. Deli Serdang,Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Indonesia (DPP-FMI) melayangkan pernyataan sikap keras sekaligus mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap dua pekerja pengamanan (security) di PT Sari Incofood Corporation, yang berlokasi di Gang Tambak Rejo, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

​Ketua DPP-FMI, Fikri Ihsan Lubis, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima kuasa serta laporan resmi dari dua pekerja bernama Ardika Ahmad Karo-karo (masa kerja 1 tahun 6 bulan) dan Deny Prastiyo (masa kerja 1 tahun 3 bulan). Keduanya diduga menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa penyelesaian hak-hak normatif sesuai ketentuan perundang-undangan.

​Kronologi Peralihan Kontrak hingga PHK Sepihak

​Berdasarkan penelusuran dan keterangan para korban, awalnya Ardika dan Deny dikontrak langsung oleh manajemen PT Sari Incofood Corporation selama tiga bulan. Namun, setelah masa kontrak tersebut berakhir, status kerja mereka dialihkan secara sepihak ke perusahaan penyedia jasa alih daya (outsourcing), yakni PT Surya Tamado Mandiri.

​Persoalan memuncak ketika kedua pekerja tersebut diberhentikan secara sepihak dengan tudingan terkait kehilangan barang di area perusahaan. Menurut Fikri, pemecatan dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan, investigasi, maupun konfrontasi yang objektif terhadap seluruh regu shift pengamanan yang bertugas saat itu.

​”Bukan hanya di-PHK sepihak tanpa pesangon yang layak, hak-hak normatif mereka seperti upah lembur yang belum terbayarkan dan hak cuti tahunan juga diabaikan begitu saja oleh pihak perusahaan,” tegas Fikri Ihsan Lubis dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

​Dugaan Praktik Jasa Pengamanan Ilegal Tanpa Lisensi BUJP

​Lebih jauh, investigasi DPP-FMI menemukan indikasi serius menyangkut legalitas PT Surya Tamado Mandiri selaku perusahaan vendor. Perusahaan penyedia jasa security tersebut diduga kuat tidak mengantongi Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang sah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sebagaimana diwajibkan oleh regulasi.

​”Jika sebuah perusahaan menggunakan jasa pengamanan dari vendor yang tidak berlisensi BUJP, maka hal itu merupakan praktik operasional ilegal sekaligus bentuk penyelundupan hukum ketenagakerjaan yang merugikan buruh,” ujar Fikri.

​Proses di Disnakertrans dan Sinyalir Bekingan Oknum DPRD

​Kasus perselisihan hubungan industrial ini sebenarnya telah dilaporkan secara resmi oleh DPP-FMI sejak 30 Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Deli Serdang melalui surat panggilan bernomor 500.15.15.2/2689/Disnaker tertanggal 9 November 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. Syahdin Setia Budi Pane, telah menjadwalkan sidang klarifikasi pada Kamis, 12 November 2026. Agenda mediasi yang ditangani oleh Mediator Hubungan Industrial Alexsander Lumban Gaol, SE tersebut memanggil pimpinan PT Sari Incofood Corporation, pimpinan PT Surya Tamado Mandiri, serta pihak pekerja.

​Meski proses formal di Disnaker telah berjalan, DPP-FMI menilai pihak perusahaan terkesan mengabaikan penyelesaian hak pekerja dan bersikap seolah “kebal hukum”. DPP-FMI mensinyalir adanya intervensi atau bekingan di balik mandeknya pemenuhan hak buruh tersebut, yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Gerindra.

​Atas dasar itu, DPP-FMI secara terbuka meminta perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta pimpinan DPR RI, untuk mengevaluasi dan menindak tegas oknum kader di daerah yang dinilai mencederai komitmen partai dalam membela kaum pekerja.

​”Kami meminta secara tegas kepada Bapak Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, serta Wakil Ketua DPR RI, yang selama ini selalu menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Sangat ironis jika di tingkat pusat partai berkomitmen membela wong cilik dan pekerja, tetapi di daerah justru ada oknum anggota DPRD Deli Serdang dari Partai Gerindra yang diduga ikut terlibat dan menghilangkan hak-hak para pekerja ini,” tegas Fikri.

​Ancaman Aksi Damai Besar-besaran

​DPP-FMI menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas dengan merujuk pada dugaan pelanggaran UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta aturan perizinan BUJP.

​”Kami mendesak Disnaker Kabupaten Deli Serdang dan aparat kepolisian segera memeriksa manajemen PT Sari Incofood Corporation serta pimpinan PT Surya Tamado Mandiri, termasuk mengaudit izin BUJP mereka. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk membayarkan seluruh hak Ardika dan Deny secara adil, DPP-FMI bersama elemen buruh dan masyarakat akan menggelar aksi damai besar-besaran di kantor pusat cabang PT Sari Incofood Corporation di Jalan Cokroaminoto, Medan,” pungkas Fikri.

Pos terkait