Palu, mataSMS.com,- Diketahui bahwa sebelumnya, Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Bidang Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Sumber Daya Alam Muh. Ridha Saleh (27/10), menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap pemodal tambang, pascabentrok warga dan aparat kepolisian di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Rabu (26/10) malam.
“Sebab pemodal ini menjadi salahsatu bagian terjadinya eskalasi bentrok. Kita minta pemodalnya diperiksa,” kata Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulteng, Muhammad Ridha Saleh, dalam media briefing di Kantor Komnas-HAM Perwakilan Sulteng, Kamis (27/10) dilansir dari media Alkhaerat.
Menanggapi saran TA Gubernur Sulteng yang ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kisruh di areal tambang emas Poboya dan Lasoani yang di sampaikannya pada 27/10/2022, pengamat Egar Mahesa, SH, MH menilai hali itu justru hanya mperlihatkan kekurangan pemerintah Propinsi dalam mengelola management konflik.
Egar juga menyayangkan statemen TA Gubernur tersebut, karena menurut dia (Egar-red), pemerintah seakan tak mampuelakukan pengawasan terhadap para kontraktor Subkon yang arogan di area tambang yang seakan-akan mereka pemilik Izin tambang tersebut.
“Saya menyangangkan statement TA Gurbernur ini, kok memperlihatkan kekurangan kemampuan dalam mengelola Managment Konflik, kalau anda perintahkan APH usut pemodal ilegal, kenapa tidak sekalian anda juga perintahkan usut Kontraktor subkon yang arogansi ditambang yang seakan-akan mereka pemilik izin ?”, pungkas Egar.
Egar menyarankan agar menempuh opsi lain diluar opsi yang sudah dilakukan Pemprop dalam hal ini pihaknya juga akan ikut membantu demi terciptanya suasana aman dan kondusif di wilayah seputar tambang.
“Saran saya opsi yang ditawarkan itu tentunya tidak diterima oleh sebagian masyarakat karna dil Lasoani dan Peboya itu bukan hanya warga kedua kelurahan itu yang menggantungkan hidup disitu tapi ada juga yang dari daerah lain, lebih baiknya kita tempuh opsi lain, saya bersedia bersama Pemda maupun Pemprov mencari solusi atas permasalahan ini jika dibutuhkan”, tambahnya Egar.
Masih dari Egar, sebagai lembaga Pemerhati dirinya sedih melihat masyarakat kedua daerah tersebut yang pecah belah artinya pro dan kontra atas kebijakan perusahaan dan hal ini bisa memicu konflik lebih besar lagi, dan lebih penting lagi pemerintah memikirkan dampak Negatif Perusahaan tambang diatas bagi ekosistem kehidupan dan lingkungan masyarakat Kota Palu atas dampak-dampak lingkungan hidup dimasa akan datang.
“Bung Cudi harus turun tangan mencari solusi ini apalagi dikelurahan lasoani dan Peboya adalah pendukung fanatik beliau di Pilgub kemarin”, tutup Egar. (Red)
| 
|
