Rapat Paripurna DPRD Bangkep Fraksi Kebangkitan keadilan dan Solidaritas memberikan Catatan khusus Optimalkan peran Inspektorat.
MataSMScom. DPRD Banggai Kepulauan menggelar Rapat Paripurna dengan pembahasan menindak lanjuti hasil Temuan BPKP RI Propinsi Sulteng, perihal penyampaian keterangan Bupati atas rancangan Peraturan Daerah tahun 2026 tentang perubahan atas perubahan daerah no 12 tahun 2024 tentang penyesuaian bentuk Badan Hukum perseroan terbatas trikora salakan menjadi perseroan daerah trikora salakan dan penetapan Pokir DPRD tahun 2027.(selasa, 10 maret 2026)
Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Keadilan dan Solidaritas Winto.SH mengatakan kami Fraksi Kebangkitan keadilan dan Solidaritas memberikan Catatan Khusus yang pertama :
Soal Temuan Yang Berulang.
Kami mencermati adanya temuan yang bersifat logis dan berulang setiap tahun khususnya Temuan BPK RI untuk itu kami mendesak Pemerintah Daerah mendesak menyelesaikan permasalahan agar tidak menggantung dan di selesaikan dengan tuntas.
Lebih lanjut Winto SH mengatakan Kami juga menyoroti beberapa Proyek fisik yang menjadi Temuan oleh BPK RI Sulteng.ini bukan soal Administrasi tapi Kwalitas pembangunan yang di akan nikmati oleh masyarakat.
Untuk itu kami juga memintakan kepada Bupati Banggai Kepulauan agar bisa memaksimalkan kerja dari Inspektorat Kabupaten bukan sekedar seperti Pendam kebakaran nanti sudah terjadi baru di tindak lanjut.
Kami juga meminta kepada Bupati Bangkep agar menindak para kepala OPD yang tidak menindak lanjuti hasil tenuan BPK RI karena ini menyangkut dengan keberadaan kemampuan keuangan daerah.
Kami dari Partai Kebangkitan Sejahtra dan Solidaritas menyatakan Menerima dan menyetujui hasil laporan Pansus pembahasan temuan BPK RI Sulteng yang di tetapkan sebagai keputusan DPRD.
Selanjutnya mengenai perubahan bentuk badan hukum yang mengacu kepada perda nomor 23 tahun 2014 tentang Perusahaan daerah serta PP no 24 tahun 2012 tentang Badan usaha milik Daerah. Kami meminta penjelasan pemda mengenai koneksi perubahan ini, apakah bentuk perusahaan daerah berbentuk Fleksibel di banding dengan bentuk perusahan Profit murni.
Selanjutnya sejauh mana Struktur kepengurusan perusahaan daerah dalam menangkap serta melihat peluang besar untuk menjadi pendapatan pada tahun 2026-2027.karena keuntungan ini di harapkan akan mendukung masuknya PAD sehingga benar benar menjadi tulang punggung pendapatan pemda Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pada intinya Kami dari Fraksi Kebangkitan sejahtera dan Solidaritas menerima Tentang Ranperda no 12 tahun 2024 tentang penyesuaian bentuk Badan hukum Perseroan terbatas Trikora Salakan menjadi Perseroan daerah Trikora Salakan untuk di bahas di tingkat selanjutnya.
Mengenai Point Pokir 2027 wajib mematuhi Permendagri no 6 tahun 2017 dan pemasukan penginputannya harus sesuai. Karena Pokir tidak boleh terpisah sesuai dengan rencana awal RKPD tahun 2027.Mengharapkan Pokir di Prioritaskan untuk daerah yang masi tertinggal dan pembangunan terstruktur.
Kami dari Fraksi Kebangkitan sejahtera dan Solidaritas mendorong Agar Pokir 2027 tidak hanya sekedar Visi dari pembangunan terstruktur tetapi mengalokasikan anggaran 30% untuk program Bumdes seperti pemberdayaan Nelayan dan Petani
Karena kabupaten Bangkep sumber pendapatannya dari Pertanian dan Nelayan.
pokir 2027 di harapkan mendukung program presiden Prabowo agar pembangunan dapat di rasakan dari pemerintah pusat, Propinsi, Kabupaten dan ke tingkat kecamatan dan desa. Dengan mendukung program ketahanan pangan dengan Transparan. Tepat sasaran di dalam situasi Efisiensi saat ini.untuk itu di tahun tahun ke Depan kami tidak mendukung Pokir yang tidak mengarah dan mendukung serta menyentuh langsung kesejahteraan orang banyak, tutup Winto.
|
