Bupati Bangkep Rusli Moidady pimpin rapat Inflasi melalui meting Zoom bersama kementrian dalam Negri
MataSMScom. Bangkep. Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady ikuti rapat mengenai Inflasi bersama Kementrian dalam Negri RI melalui Meting Zoom.Rakor mengenai Inflasi ini adalah kegiatan Rutin mingguan yang di Pimpin oleh Menteri dalam Negri Tito Karnavian.
Rapat koordinasi inflasi ini melibatkan para pimpinan daerah dan bertujuan untuk memantau Indeks perkembangan harga(IPH) dalam mengatasi inflasi pangan dan untuk memastikan kelancaran distribusi barang.
Rapat koordinasi melalui Meting Zoom ini di laksanakan di ruang rapat kantor Bupati Bangkep.Bupati Rusli Moidady. ST. MT. AIFO di dampingi oleh Asisten III Tommy. B.Luasusun.SH. M.A.P, asisten II Halimah Umar Hamid.S.Sos, Kadis Pemukiman dan Perumahan Suripto Nurdin. S.Sos beserta perwakilan dari Dinas terkait.
Pada rakor kali ini Fokus utamanya adalah memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH), mengatasi inflasi pangan, serta memastikan distribusi barang.
Poin-Poin Penting Rapat Pengendalian Inflasi:
Tujuan utama: Memberikan perhatian khusus pada daerah dengan inflasi tinggi, evaluasi harga bahan pokok, serta memastikan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Fokus Komoditas: Pemantauan intensif terhadap komoditas pendorong inflasi, seperti emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit, beras, daging ayam, telur, dan bawang.
Kondisi Inflasi 2025-2026: Inflasi nasional tercatat 2,92% (Desember 2025), masih dalam target 1,5% – 3,5%. Rapat awal 2026 menekankan antisipasi kenaikan harga tiket pesawat jelang Ramadan/Idul Fitri dan dukungan program 3 juta rumah.
Wilayah Inflasi Tinggi: Beberapa daerah yang disoroti karena inflasi tinggi pada akhir 2025 termasuk Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara.
Langkah Strategis: Penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), intervensi harga, pemantauan IPH, dan pemberian TPID Award untuk kinerja terbaik.
Rapat ini juga mencakup evaluasi program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis, dan koordinasi antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
|
