Konsolidasi Total Pemasyarakatan Sulteng! Kakanwil Tegaskan 15 Program Aksi Menteri Harus Tercapai
MATASMS, COM. Palu – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Kakanwil Ditjenpas Sulteng), Bagus Kurniawan, mengonsolidasikan seluruh kekuatan pemasyarakatan di Sulawesi Tengah untuk memastikan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dijalankan secara konkret, terukur, dan berdampak langsung pada kinerja layanan, Jumat (9/1/2026).
Penguatan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengarahan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah yang digelar di Lapas Kelas IIA Palu, sebagai langkah strategis menyatukan visi dan arah kebijakan pemasyarakatan di awal Tahun 2026.
Dalam arahannya, Bagus menegaskan bahwa 15 Program Aksi Menteri bukan sekadar agenda administratif, melainkan peta jalan reformasi pemasyarakatan yang harus diterjemahkan hingga level operasional di setiap UPT.
“Tidak ada ruang untuk bekerja setengah-setengah. Seluruh Kepala UPT wajib memahami, mengawal, dan memastikan 15 Program Aksi ini benar-benar terlaksana dan memberi dampak nyata,” tegas Bagus.
Ia memaparkan secara rinci target dan indikator capaian yang harus diwujudkan masing-masing satuan kerja, sekaligus menekankan kesiapan jajaran pemasyarakatan menghadapi agenda strategis nasional. Di antaranya Panen Raya Pembinaan Kemandirian Warga Binaan, pelaksanaan tes urine bagi petugas dan warga binaan, serta penguatan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan.
Bagus juga menyoroti pentingnya kesiapan teknis dan manajerial dalam menghadapi pemberlakuan KUHP Tahun 2023 dan KUHAP Tahun 2025, termasuk penyesuaian tata kelola layanan pemasyarakatan agar sejalan dengan paradigma hukum pidana yang lebih modern dan humanis.
“Kita dituntut adaptif. Perubahan regulasi harus direspons dengan kesiapan sistem, data, dan SDM. Tidak boleh ada kesalahan administrasi maupun layanan yang berdampak pada hak warga binaan,” ujarnya.
Selain itu, Kakanwil turut menegaskan komitmen Kanwil Ditjenpas Sulteng dalam menghadapi kontestasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026. Menurutnya, integritas, disiplin, dan kepemimpinan yang kuat di tingkat UPT menjadi faktor penentu keberhasilan.
Kegiatan pengarahan yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Maulana Luthfiyanto, ini ditutup dengan penegasan agar seluruh Kepala UPT segera menindaklanjuti arahan tersebut ke dalam rencana aksi nyata di satuan kerja masing-masing.
Konsolidasi ini menjadi penanda kuat bahwa Pemasyarakatan Sulawesi Tengah memasuki Tahun 2026 dengan satu komando, satu arah, dan satu tujuan: menjalankan 15 Program Aksi Menteri secara konsisten demi pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik PRIMA.
Humas Kanwil Ditjenpas Sulteng
|
